Tampilkan postingan dengan label PKN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PKN. Tampilkan semua postingan
Selasa, 12 April 2011 di 03.19 | 0 komentar  


            Berdasar Undang-Undang No. 37 tahun 1999, hubungan luar negeri Indonesia dilakukan dengan prinsip kesetaraan, saling menghargai, saling menguntungkan dan tanpa intervensi terhadap persoalan dalam negeri. Aktivitasnya didasarkan pada doktrin kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Sedangkan yang dimaksud dengan kebijaksanaan luar negeri adalah kebijaksanaan, sikap, dan langkah-langkah yang diambil Pemerintah RI dalam hubungannya dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam konteks yang berkaitan dengan masalah-masalah internasional untuk mencapai tujuan nasional <http://www.deplu.go.id/policy/Ac-on-ForeignRelations.htm>.
Dari uraian ini ada beberapa kata yang perlu mendapat perhatian: bebas dan aktif, non-intervensi dan tujuan (baca: kepentingan) nasional. Kata bebas dan aktif, mungkin, menjadi karakter abadi khas Indonesia; non-intervensi lebih banyak terbukti dalam hubungan setidaknya dengan negara-negara Asia Tenggara; dan kepentingan nasional pada umumnya dipakai oleh semua negara sebagai tujuan dari pemberlakuan kebijakan luar negeri atau untuk menyiasati kondisi dalam negeri. Yang terakhir ini tentunya merupakan jawaban atas kenyataan bahwa politik luar negeri adalah “perpaduan dan refleksi dari perkembangan dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional” (Wirajuda, 2003a).
Sejumlah kata di atas itu juga yang kemudian harus menjadi beban media massa ketika terpaksa memerankan diri dalam proses sosialiasi politik luar negeri. Artinya, isi media massa mau tidak mau harus merefleksikan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah benar-benar bebas dan aktif. Media massa harus bertutur bahwa Indonesia tidak pernah sok rewel mengurusi urusan negara tetangga. Misalnya ada fakta-fakta atau kecenderungan politik luar negeri Indonesia terasa irasional, media massa pun harus meyakinkan audience-nya bahwa itu dilakukan untuk kepentingan nasional.
Keterpaksaan media massa membawa peran sosialisasi ini dilandasi oleh beberapa hal. Pertama, isi media massa pada dasarnya sudah dicacah-cacah untuk beragam muatan. Isi cacah-cacahannya tergantung pada peristiwa yang dianggap layak oleh media massa. Dalam hal ini, media massa yang menentukan kelayakan pesan yang disampaikannya dan bukan pihak lain yang merasa layak memesan isi media massa. Pengertian yang bisa diperoleh di sini, adalah kewenangan mutlak media massa untuk melaporkan atau tidak melaporkan peristiwa yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia. Ini pun masih dalam salah satu fungsi umum media massa sebagai pemberi informasi; belum merambah fungsi persuasi, edukasi atau sosialisasi. Sebagai contoh bisa dilihat berita Kompas (2001) tentang pernyataan Mochtar Pabottinggi bahwa kebijakan politik luar negeri RI sudah benar.
Kedua, menjalankan peran sebagai sosialisator akan menjadi beban tersendiri bagi media massa. Ini pada dasarnya paralel dengan sejumlah pandangan yang meragukan kemampuan media massa untuk menjalankan fungsi persuasi dan edukasi atas dasar persyaratan keseragaman, rentang waktu, dan kontinyuitas isi pesan. Dengan mengingat bahwa tujuan akhir sosialisasi politik luar negeri adalah kepahaman dan kesepahaman orang atas kebijakan luar negeri yang diambil, ini sama artinya dengan memaksa media massa untuk mengamini dulu, mewartakan, mewartakan lagi, lagi-lagi mewartakan, dan terus mewartakan isi yang dengan sengaja dibentuk sampai penikmat media paham dan sepaham. Jika hal seperti ini harus dijalankan media massa, maka beban berat media massa akan menjadi semakin berat.
Ketiga, relevansi politik luar negeri bebas dan aktif (Wirajuda, 2003a) harus bertarung dengan tuduhan, hujatan dan amukan sejumlah kelompok bahwa Indonesia mengekor IMF, Amerika dan sejumlah kepentingan asing (Kompas, various edition  2001-2003). Media massa sama saja bunuh diri kalau secara sepihak mengarus pada pemberian informasi politik bebas dan aktif, apa lagi sampai terpaksa harus berperan sebagai sosialisatornya. Jalan aman, memberitakan dua versi pandangan itu dan sekali lagi, tetap pada pagar fungsi pemberian informasi, belum pada fungsi yang lain.
Keempat, adalah benar bahwa sasaran kebijakan luar negeri tetap terkait dengan kepentingan dalam negeri (nasional). Akan tetapi, pemberitaan tentang kebijakan luar negeri mestinya lebih ditujukan untuk konsumsi luar negeri. Ini semacam external public relations untuk kebijakan luar negeri bila menginginkan terbentuknya citra positif Indonesia di luar negeri. Pemanggul beban untuk ini yang lebih tepat adalah media massa asing atau media massa Indonesia berbahasa asing. Sedang internal public relations yang dijalankan media massa dalam negeri lebih ke arah pemberitaan bahwa Indonesia telah mengambil kebijakan tertentu untuk permasalahan tertentu.
Beban berat dan keterpaksaan media massa ini mungkin akan lebih mudah dipahami dari contoh dialogue HAM Australia dan Indonesia (Prajarto, 2003). Departemen Luar Negeri Australia secara jelas menegaskan adanya persyaratan peningkatan dan perlindungan HAM untuk hubungan luar negerinya. Sebaliknya, Indonesia, seandainya belum ada lompatan baru, tidak secara tegas menyatakan itu. Dengan asumsi bahwa upaya peningkatan dan perlindungan HAM akan lebih mudah dilakukan bila sejumlah kubu yang berbeda mau melakukan dialog, pemberitaan yang terkait dengan masalah dialog ini kemudian dikaji. Hasil secara umum adalah adanya ketimpangan menyolok antara pemberitaan dialog HAM dan pemberitaan kasus-kasus HAM, serta media lebih berperan sebagai pemberi informasi daripada menjalankan fungsi persuasi, edukasi atau sosialisasi peningkatan dan perlindungan HAM.
Dari uraian di atas, beberapa pengertian pokok bisa diambil. Pertama, media massa lebih tepat menjalankan fungsi pemberian informasi politik luar negeri. Kedua, penyebaran politik luar negeri lebih tepat diperankan oleh media massa asing atau media massa Indonesia berbahasa asing. Ketiga, fungsi sosialisasi politik luar negeri adalah beban tersendiri bagi media massa dan relatif belum atau kurang dijalankan. Keempat, sosialisasi politik luar negeri mungkin lebih tepat dijalankan melalui saluran-saluran yang lain.

Celah dalam Minimalitas Peran

            Apabila ada kesepakatan bahwa peran sebagai pemberi informasi dapat dipandang sebagai bagian dari peran sosialisasi yang utuh, mungkin lebih mudah bagi media massa untuk menjalankan peran sosialisasi politik luar negeri Indonesia. Setidaknya, media massa telah mengenalkan politik luar negeri dan setidaknya pula sebagian masyarakat dalam negeri dapat mengaksesnya. Dengan begitu, upaya melacak benar tidaknya serta sejauh mana media massa menjalankan peran sosialisasi politik luar negeri ini cukup dilakukan dengan metode survei dan analisis isi (Prajarto, 1995 dan Prajarto, 2003); sedang pelacakan lebih mendalam tentang hal itu kiranya masih membutuhkan metode-metode lain yang lebih tepat (Nugroho, Eriyanto dan Surdiasis, 1999).
            Taruh kata hal di atas bisa dipakai sebagai dasar pijakan, pertanyaan selanjutnya adalah elemen-elemen mana dari politik luar negeri Indonesia yang telah dan bisa dilayani media massa? Identifikasi terhadap hal itu mengantar pada sejumlah butir berikut ini:
1.  Fomula politik luar negeri bebas dan aktif. Kadar untuk ini lebih terasa bobotnya saat Indonesia masih harus berjuang mempertahankan eksistensi proklamasinya (Wirajuda, 2003b). Formula ini dalam pandangan Roeslan Abdulgani bukanlah dogma mati tetapi pedoman bertindak untuk kepentingan nasional dan perdamaian internasional dengan kekenyalan implementasinya (Wirajuda, 2003a).
2.  Kebijakan diplomasi total dengan mendorong semua komponen bangsa (semua aktor bersama pemerintah) secara sinergis dan memandang substansi permasalahan secara integratif (Wirajuda, 2003a). Peran media massa untuk sosialisasi politik luar negeri mungkin lebih tepat dilakukan di sini dengan membuka ruang diskusi bagi publik dalam menyikapi perkembangan internasional yang melibatkan kepentingan Indonesia. Permasalahannya tetap sejauh mana radius cakupan yang bisa dijangkau media massa: masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, atau perseorangan. Ini akan terasa bedanya jika dibandingkan dengan kebijakan dalam negeri.
3.  Kepentingan terhadap persatuan nasional. Seperti halnya semua negara, perhatian terhadap persatuan nasional ini selalu muncul jika menyangkut politik luar negeri dan kepentingan nasional (Wirajuda, 2003a). Ironisnya, terkait dengan hal ini, media massa kerap berada dalam posisi terjepit dan tidak jarang berujung pada kebijakan dan tindakan-tindakan yang menghambat aktivitas pekerja media: resident journalists (foreign dan local), foreign reporters, undang-undang (CPJ, 2002).
4.  Kebijakan, pernyataan sikap dan tindakan aktor-aktor politik luar negeri. Cakupan-nya bisa protes, penjelasan dan penegasan sikap, denial dan admission, serta simpati. Aktivitas butir keempat ini terlihat dalam pemberitaan: konfirmasi dan explorasi peristiwa. Sebagai misal: pernyataan pers tentang bom di Bali (Press Statement, 2002), kebijakan paskabom di WTC (Kompas, 2001), pertemuan membahas penyelundupan manusia (Wirajuda, 2003c), pernyataan awal tentang perkembangan terakhir di NAD (Wirajuda, 2003d).
5. Sikap dan reaksi masyarakat atas peristiwa dunia serta atas kebijakan politik luar negeri yang diambil. Respon ini pun bermacam-macam dan seandainya itu menimbulkan konflik baru di luar peristiwa utama yang terjadi, peran media massa akan terbagi menjadi empat: neutral, intensifier, diminisher, ignorer (Prajarto, 1993). Peran media massa yang diharapkan Pemerintah tentunya media massa lebih bertindak netral atau sebagai diminisher suatu konflik, agar fokus kebijakan politik luar negeri tidak terpecah dan dieksplotasi pihak lain untuk kepentingan tertentu.
            Selain kelima kelompok di atas tentunya masih ada lagi elemen-elemen politik luar negeri Indonesia yang bisa diramaikan oleh media massa. Untuk tujuan pengenalan Undang-Undang yang dipakai sebagai tameng politik luar negeri Indonesia, misalnya, media massa dapat memuat dan mengulasnya. Namun hal seperti ini juga tetap harus dipahami sebagai peran awal media massa, dan masih jauh dari peran persuasi, edukasi atau sosialisasi.
            Tak dapat dipungkiri dan perlu dicermati, media massa Indonesia pun berkemungkinan untuk dimanfaatkan negara dan aktor politik asing bagi kepentingan politik luar negeri mereka. Dalam hal ini, bisa jadi media massa Indonesia menjadi corong kebijakan politik negara asing atau mungkin menjadi perpanjangan tangan berita-berita yang dilansir media massa asing. Jika ini terjadi, harapan media massa membawakan peran politik luar negeri Indonesia menjadi sia-sia.

Solusi dan Galvanisasi Peran
            Dengan menyadari keterbatasan peran yang bisa dimainkan oleh media massa dalam sosialisasi politik luar negeri, beberapa langkah pemecahan masalah perlu dikaji kemudian. Sosialisasi politik luar negeri pada dasarnya adalah pekerjaan besar yang bisa dimaknai sebagai bagian dari “diplomasi total” (Wirajuda, 2003a); menciptakan suasana yang membuat semua komponen bangsa bersikap aktif dan berpikir integratif. Harus diakui, pendekatan intermestik adalah salah satu cara yang sudah tepat untuk mengkomunikasikan Indonesia ke luar negeri dan mengkomunikasikan kondisi dunia luar ke Indonesia secara rasional. Dengan cara ini kemungkinan dapat dihindari sikap emosional sebagian anggota masyarakat dalam menyikapi suatu perkembangan yang melibatkan Indonesia dan pihak-pihak luar negeri.
            Tanpa melepas rasa hormat pada peran yang sudah berusaha dihadirkan media massa, sosialisasi politik luar negeri kiranya dapat lebih tepat ditempuh melalui:
1.  Pemerintah (Departemen Luar Negeri) merumuskan garis besar strategi sosialisasi politik luar negeri Indonesia secara integratif, sebagai tindak lanjut pembenahan struktur organisasi di Departemen Luar Negeri yang menyeimbangkan diplomasi bilateral, regional dan multilateral global. Dalam hal ini media massa ditempatkan sebagai faktor pendukung strategi integratif.
2.  Penekanan komunikasi politik luar negeri melalui media massa asing dan media massa Indonesia berbahasa asing untuk konsumsi luar negeri dan pemanfaatan media massa dalam negeri untuk konsumsi ke dalam, jika media massa memang dipandang memiliki kekuatan signifikan dalam sosialisasi politik luar negeri.
3.  Terkait dengan butir kesatu dan kedua, mungkin akan lebih tepat bagi Pemerintah untuk memanfaatkan saluran-saluran lain non-media massa dalam sosialisasi politik luar negeri. Program-program interdepartemental, internal public relations secara intensif dan dialog bersama dengan sejumlah aktor sebagai “agen lanjutan” yang dilakukan secara kontinyu dapat kiranya dipertimbangkan.
            Kembali pada percakapan tentang peran media massa dalam sosialisasi politik luar negeri, kontribusi terbatas yang diberikan media massa untuk hal ini masih bisa diperluas. Dengan mengadopsi pemikiran White (2000), terdapat sejumlah faktor dari delapan yang dikemukakannya, yang bisa menjelaskan perluasan peran media dalam memotivasi penerimaan suatu kebijakan politik yang mengarah pada perubahan sosial.
Sejumlah faktor yang perlu diperhatikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, media massa harus cakap menjalankan strategi-strategi penarik perhatian audiences. Dasar dari pemikiran ini kembali pada salah satu teori klasik ilmu komunikasi bahwa audiences tidak bersikap pasif; mereka mampu menciptakan media alternatifnya untuk menampilkan identitas mereka. Dalam hal ini media massa dipandang hanya lebih terkonsentrasi isinya serta lebih mempunyai kekuatan simbolik.
Kedua, media massa harus mampu menampilkan kebutuhan dan kepentingan audiences. Hal ini cukup sulit dilakukan karena audiences memiliki kebutuhan dan kepentingan beragam, namun prioritas untuk itu bisa diarahkan pada “demi kepentingan nasional” atau “demi kebudayaan nasional”. Ketiga, media massa harus mampu menghadirkan ruang bebas bagi kelompok-kelompok kecil dalam mengekspresikan identitas diri mereka tanpa rasa takut. Hambatan yang acap muncul untuk hal ini adalah kenyataan media massa sering terpana untuk menghadirkan magnitude dan prominence sebagai unsur nilai berita.
Keempat, media massa harus mampu menciptakan kondisi sosial (jaringan) yang menghubungkan para konsumen dengan medianya. Dengan cara ini sesungguhnya media massa dapat mempertahankan loyalitas audiences-nya sehingga lebih mudah bagi media untuk melakukan aktivitas perannya. Terakhir, media massa harus mampu menghubungkan keloyalan audiences dengan aktivitas-aktivitas sosial politik mereka. Namun perlu dicermati di sini, perlunya kehati-hatian media agar tidak terjebak dalam peran khususnya sebagai intensifier of conflict.

Penutup

            Dari pemetaan harapan besar peran media massa dalam sosialisasi politik luar negeri seperti diuraikan di atas mungkin didapatkan hasil-hasil yang kurang begitu mendukung. Di permukaan, simbiosis antara media massa dan wilayah politik luar negeri bagai tak berbeda dengan hubungan antara media massa dan terorisme. Lebih ke dalam sedikit, ada ketimpangan kekuatan dalam tuntutan kebutuhan satu terhadap yang lain. Semakin ke dalam, peran salah satu pihak justru diharapkan dan, seandainya terdapat powerful drive, diharuskan mendukungnya.
            Peran media massa bisa dipandang krusial sepanjang kekuatan media massa diyakini sebagai faktor dominan. Dalam kenyataannya, pada tingkat ini, peran media massa justru harus diterima dan ditempatkan sebagai faktor pendukung. Di samping itu, media massa pun memiliki otoritas untuk menentukan tentang mau atau tidak dirinya menjadi faktor utama; termasuk mau atau tidak dipasang sebagai faktor dominan. Bahkan ketika peran itu kemudian didapatkan dan dijalankan, pemilahan yang didapat hanya mengantar pada peran media massa dalam persebaran informasi; sebagai salah satu tahap dari proses sosialisasi menyeluruh.
            Dari sisi berjalannya fungsi, sedikit atau banyak, salah satu atau beberapa, mungkin media massa dapat diasumsikan telah memberikan kontribusi dalam sosialisasi politik luar negeri. Persoalannya kembali berpulang pada upaya untuk memperbesar dinamika fungsi ini tanpa harus berbenturan dengan pagar otoritas masing-masing.
           
Referensi:

CPJ (Committee to Protect Journalists). 2002. Indonesia. dalam Attacks on the Press in 2002. Archived at: http://www.cpj.org/attacks02/asia02/indonesia.html.

Granato, Len. 1991. Reporting and Writing News. London: Prentice Hall.

Martin, L. John dan Anju Grover Chaudary. 1985. Comparative Mass Media System. London: Longman.

McNulty, Mel. 1999. Media Ethnicization and the International Response to War and Genocide in Rwanda. dalam Tim Allen dan Jean Seaton (eds.). The Media of Conflict. London: Zed Books. hal 268-286.

Nugroho, Bimo; Eriyanto dan Frans Surdiasis. 1999. Politik Media Mengemas Berita. Jakarta: ISAI.

Prajarto, Nunung. 2003. The Australian and Indonesian Dialogue on Human Rights: An International Communication Perspective. Sydney: The University of New South Wales.

-------------- 1995. The Australian and Indonesian News Coverage of the Dili Massacre. Sydney: The University of New South Wales.

--------------1993. Media Berita dalam sebuah Konflik. Yogyakarta: FISIPOL-UGM.

Press Statement. 2002. Archived at: http://www.deplu.go.id/detail.document.php?doc= 0723113c5 f215d307436f0811a69e835

Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Archived at: http://www.deplu.go.id/policy/Ac-on-ForeignRelations.htm

White, Robert A. 2000. ‘The Role of Media in Generating Alternative Political Projects”. dalam Ingunn Hagen dan Janet Wasko (eds.). Consuming Audiences? Production and Reception in Media Research. New Jersey: Hampton Press. hal. 209-228.

Wirajuda, N. Hasan. 2003a. “Politik Luar Negeri RI: Refleksi Masa Lampau, Perkembangan Dunia Masa Kini dan Proyeksi di Masa Depan”. Seminar In Honour of Dr. H. Roeslan Abdulgani. Surabaya, 10 Mei 2003. Archived at http://www.deplu.go.id/policy/statements/menlu/speeches/samenlu-052103.htm.

--------------. 2003b. “Revolusi Pemikiran dan Diplomasi Kemerdekaan: Refleksi Sejarah Konperensi Asia-Afrika 1955 dan Relevansi Semangat Dasa Sila Bandung”. Pidato dalam kuliah umum di Universitas Padjadjaran, Bandung, 14 Maret 2003. Archived at: http://www.deplu.go.id/new/pidmenlu031703.htm.

--------------. 2003c. Statement at the Prepatory Meeting for the Second Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Traficking in Persons and Related Transnational Crimes. Jakarta, 27 Maret 2003. Archived at: http://www.dfa-deplu.
         go.id/detail.document.php?doc=b1450d14d39621119c6dd32d6af0151b.

--------------. 2003d. Introductory Remarks at the Briefing by the Government of Indonesia to the Heads of Missions and International Organizations on the Latest Development in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Gedung Pancasila. 22 Mei 2003. Archived at: http://www.dfa-deplu.go.id/detail.document.php?doc=
         46667f73f7b02b4a8898321886f75ac7.

Wright, Charles R. 1974. Functional Analysis and Mass Communication Revisited. dalam J.G. Blumler dan E. Katz (eds.). The Uses of Mass Communication. London: Sage Publications. hal. 197-212.

Kompas. 2001. “Mochtar Pabottinggi: Kebijakan Politik Luar Negeri RI Sudah Benar”. Archived at: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0110/01/nasional/
         moch06.htm.

Kompas, berbagai edisi tahun 2002.



[1] Tulisan ini pernah disampaikan dalam Seminar Peran Media Massa dan Pengaruhnya dalam Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri, diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Juni 2003.
Sebelumnya: KETAHANAN ENERGI DAN NATIONAL COMPETITIVENESS
Selanjutnya : XL Award 2007
Diposting oleh my blog Label:


            Apabila ada kesepakatan bahwa peran sebagai pemberi informasi dapat dipandang sebagai bagian dari peran sosialisasi yang utuh, mungkin lebih mudah bagi media massa untuk menjalankan peran sosialisasi politik luar negeri Indonesia. Setidaknya, media massa telah mengenalkan politik luar negeri dan setidaknya pula sebagian masyarakat dalam negeri dapat mengaksesnya. Dengan begitu, upaya melacak benar tidaknya serta sejauh mana media massa menjalankan peran sosialisasi politik luar negeri ini cukup dilakukan dengan metode survei dan analisis isi (Prajarto, 1995 dan Prajarto, 2003); sedang pelacakan lebih mendalam tentang hal itu kiranya masih membutuhkan metode-metode lain yang lebih tepat (Nugroho, Eriyanto dan Surdiasis, 1999).
            Taruh kata hal di atas bisa dipakai sebagai dasar pijakan, pertanyaan selanjutnya adalah elemen-elemen mana dari politik luar negeri Indonesia yang telah dan bisa dilayani media massa? Identifikasi terhadap hal itu mengantar pada sejumlah butir berikut ini:
1.  Fomula politik luar negeri bebas dan aktif. Kadar untuk ini lebih terasa bobotnya saat Indonesia masih harus berjuang mempertahankan eksistensi proklamasinya (Wirajuda, 2003b). Formula ini dalam pandangan Roeslan Abdulgani bukanlah dogma mati tetapi pedoman bertindak untuk kepentingan nasional dan perdamaian internasional dengan kekenyalan implementasinya (Wirajuda, 2003a).
2.  Kebijakan diplomasi total dengan mendorong semua komponen bangsa (semua aktor bersama pemerintah) secara sinergis dan memandang substansi permasalahan secara integratif (Wirajuda, 2003a). Peran media massa untuk sosialisasi politik luar negeri mungkin lebih tepat dilakukan di sini dengan membuka ruang diskusi bagi publik dalam menyikapi perkembangan internasional yang melibatkan kepentingan Indonesia. Permasalahannya tetap sejauh mana radius cakupan yang bisa dijangkau media massa: masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, atau perseorangan. Ini akan terasa bedanya jika dibandingkan dengan kebijakan dalam negeri.
3.  Kepentingan terhadap persatuan nasional. Seperti halnya semua negara, perhatian terhadap persatuan nasional ini selalu muncul jika menyangkut politik luar negeri dan kepentingan nasional (Wirajuda, 2003a). Ironisnya, terkait dengan hal ini, media massa kerap berada dalam posisi terjepit dan tidak jarang berujung pada kebijakan dan tindakan-tindakan yang menghambat aktivitas pekerja media: resident journalists (foreign dan local), foreign reporters, undang-undang (CPJ, 2002).
4.  Kebijakan, pernyataan sikap dan tindakan aktor-aktor politik luar negeri. Cakupan-nya bisa protes, penjelasan dan penegasan sikap, denial dan admission, serta simpati. Aktivitas butir keempat ini terlihat dalam pemberitaan: konfirmasi dan explorasi peristiwa. Sebagai misal: pernyataan pers tentang bom di Bali (Press Statement, 2002), kebijakan paskabom di WTC (Kompas, 2001), pertemuan membahas penyelundupan manusia (Wirajuda, 2003c), pernyataan awal tentang perkembangan terakhir di NAD (Wirajuda, 2003d).
5. Sikap dan reaksi masyarakat atas peristiwa dunia serta atas kebijakan politik luar negeri yang diambil. Respon ini pun bermacam-macam dan seandainya itu menimbulkan konflik baru di luar peristiwa utama yang terjadi, peran media massa akan terbagi menjadi empat: neutral, intensifier, diminisher, ignorer (Prajarto, 1993). Peran media massa yang diharapkan Pemerintah tentunya media massa lebih bertindak netral atau sebagai diminisher suatu konflik, agar fokus kebijakan politik luar negeri tidak terpecah dan dieksplotasi pihak lain untuk kepentingan tertentu.
            Selain kelima kelompok di atas tentunya masih ada lagi elemen-elemen politik luar negeri Indonesia yang bisa diramaikan oleh media massa. Untuk tujuan pengenalan Undang-Undang yang dipakai sebagai tameng politik luar negeri Indonesia, misalnya, media massa dapat memuat dan mengulasnya. Namun hal seperti ini juga tetap harus dipahami sebagai peran awal media massa, dan masih jauh dari peran persuasi, edukasi atau sosialisasi.
            Tak dapat dipungkiri dan perlu dicermati, media massa Indonesia pun berkemungkinan untuk dimanfaatkan negara dan aktor politik asing bagi kepentingan politik luar negeri mereka. Dalam hal ini, bisa jadi media massa Indonesia menjadi corong kebijakan politik negara asing atau mungkin menjadi perpanjangan tangan berita-berita yang dilansir media massa asing. Jika ini terjadi, harapan media massa membawakan peran politik luar negeri Indonesia menjadi sia-sia.

Solusi dan Galvanisasi Peran
            Dengan menyadari keterbatasan peran yang bisa dimainkan oleh media massa dalam sosialisasi politik luar negeri, beberapa langkah pemecahan masalah perlu dikaji kemudian. Sosialisasi politik luar negeri pada dasarnya adalah pekerjaan besar yang bisa dimaknai sebagai bagian dari “diplomasi total” (Wirajuda, 2003a); menciptakan suasana yang membuat semua komponen bangsa bersikap aktif dan berpikir integratif. Harus diakui, pendekatan intermestik adalah salah satu cara yang sudah tepat untuk mengkomunikasikan Indonesia ke luar negeri dan mengkomunikasikan kondisi dunia luar ke Indonesia secara rasional. Dengan cara ini kemungkinan dapat dihindari sikap emosional sebagian anggota masyarakat dalam menyikapi suatu perkembangan yang melibatkan Indonesia dan pihak-pihak luar negeri.
            Tanpa melepas rasa hormat pada peran yang sudah berusaha dihadirkan media massa, sosialisasi politik luar negeri kiranya dapat lebih tepat ditempuh melalui:
1.  Pemerintah (Departemen Luar Negeri) merumuskan garis besar strategi sosialisasi politik luar negeri Indonesia secara integratif, sebagai tindak lanjut pembenahan struktur organisasi di Departemen Luar Negeri yang menyeimbangkan diplomasi bilateral, regional dan multilateral global. Dalam hal ini media massa ditempatkan sebagai faktor pendukung strategi integratif.
2.  Penekanan komunikasi politik luar negeri melalui media massa asing dan media massa Indonesia berbahasa asing untuk konsumsi luar negeri dan pemanfaatan media massa dalam negeri untuk konsumsi ke dalam, jika media massa memang dipandang memiliki kekuatan signifikan dalam sosialisasi politik luar negeri.
3.  Terkait dengan butir kesatu dan kedua, mungkin akan lebih tepat bagi Pemerintah untuk memanfaatkan saluran-saluran lain non-media massa dalam sosialisasi politik luar negeri. Program-program interdepartemental, internal public relations secara intensif dan dialog bersama dengan sejumlah aktor sebagai “agen lanjutan” yang dilakukan secara kontinyu dapat kiranya dipertimbangkan.
            Kembali pada percakapan tentang peran media massa dalam sosialisasi politik luar negeri, kontribusi terbatas yang diberikan media massa untuk hal ini masih bisa diperluas. Dengan mengadopsi pemikiran White (2000), terdapat sejumlah faktor dari delapan yang dikemukakannya, yang bisa menjelaskan perluasan peran media dalam memotivasi penerimaan suatu kebijakan politik yang mengarah pada perubahan sosial.
Sejumlah faktor yang perlu diperhatikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, media massa harus cakap menjalankan strategi-strategi penarik perhatian audiences. Dasar dari pemikiran ini kembali pada salah satu teori klasik ilmu komunikasi bahwa audiences tidak bersikap pasif; mereka mampu menciptakan media alternatifnya untuk menampilkan identitas mereka. Dalam hal ini media massa dipandang hanya lebih terkonsentrasi isinya serta lebih mempunyai kekuatan simbolik.
Kedua, media massa harus mampu menampilkan kebutuhan dan kepentingan audiences. Hal ini cukup sulit dilakukan karena audiences memiliki kebutuhan dan kepentingan beragam, namun prioritas untuk itu bisa diarahkan pada “demi kepentingan nasional” atau “demi kebudayaan nasional”. Ketiga, media massa harus mampu menghadirkan ruang bebas bagi kelompok-kelompok kecil dalam mengekspresikan identitas diri mereka tanpa rasa takut. Hambatan yang acap muncul untuk hal ini adalah kenyataan media massa sering terpana untuk menghadirkan magnitude dan prominence sebagai unsur nilai berita.
Keempat, media massa harus mampu menciptakan kondisi sosial (jaringan) yang menghubungkan para konsumen dengan medianya. Dengan cara ini sesungguhnya media massa dapat mempertahankan loyalitas audiences-nya sehingga lebih mudah bagi media untuk melakukan aktivitas perannya. Terakhir, media massa harus mampu menghubungkan keloyalan audiences dengan aktivitas-aktivitas sosial politik mereka. Namun perlu dicermati di sini, perlunya kehati-hatian media agar tidak terjebak dalam peran khususnya sebagai intensifier of conflict.

Penutup

            Dari pemetaan harapan besar peran media massa dalam sosialisasi politik luar negeri seperti diuraikan di atas mungkin didapatkan hasil-hasil yang kurang begitu mendukung. Di permukaan, simbiosis antara media massa dan wilayah politik luar negeri bagai tak berbeda dengan hubungan antara media massa dan terorisme. Lebih ke dalam sedikit, ada ketimpangan kekuatan dalam tuntutan kebutuhan satu terhadap yang lain. Semakin ke dalam, peran salah satu pihak justru diharapkan dan, seandainya terdapat powerful drive, diharuskan mendukungnya.
            Peran media massa bisa dipandang krusial sepanjang kekuatan media massa diyakini sebagai faktor dominan. Dalam kenyataannya, pada tingkat ini, peran media massa justru harus diterima dan ditempatkan sebagai faktor pendukung. Di samping itu, media massa pun memiliki otoritas untuk menentukan tentang mau atau tidak dirinya menjadi faktor utama; termasuk mau atau tidak dipasang sebagai faktor dominan. Bahkan ketika peran itu kemudian didapatkan dan dijalankan, pemilahan yang didapat hanya mengantar pada peran media massa dalam persebaran informasi; sebagai salah satu tahap dari proses sosialisasi menyeluruh.
            Dari sisi berjalannya fungsi, sedikit atau banyak, salah satu atau beberapa, mungkin media massa dapat diasumsikan telah memberikan kontribusi dalam sosialisasi politik luar negeri. Persoalannya kembali berpulang pada upaya untuk memperbesar dinamika fungsi ini tanpa harus berbenturan dengan pagar otoritas masing-masing.
            Apabila ada kesepakatan bahwa peran sebagai pemberi informasi dapat dipandang sebagai bagian dari peran sosialisasi yang utuh, mungkin lebih mudah bagi media massa untuk menjalankan peran sosialisasi politik luar negeri Indonesia. Setidaknya, media massa telah mengenalkan politik luar negeri dan setidaknya pula sebagian masyarakat dalam negeri dapat mengaksesnya. Dengan begitu, upaya melacak benar tidaknya serta sejauh mana media massa menjalankan peran sosialisasi politik luar negeri ini cukup dilakukan dengan metode survei dan analisis isi (Prajarto, 1995 dan Prajarto, 2003); sedang pelacakan lebih mendalam tentang hal itu kiranya masih membutuhkan metode-metode lain yang lebih tepat (Nugroho, Eriyanto dan Surdiasis, 1999).
            Taruh kata hal di atas bisa dipakai sebagai dasar pijakan, pertanyaan selanjutnya adalah elemen-elemen mana dari politik luar negeri Indonesia yang telah dan bisa dilayani media massa? Identifikasi terhadap hal itu mengantar pada sejumlah butir berikut ini:
1.  Fomula politik luar negeri bebas dan aktif. Kadar untuk ini lebih terasa bobotnya saat Indonesia masih harus berjuang mempertahankan eksistensi proklamasinya (Wirajuda, 2003b). Formula ini dalam pandangan Roeslan Abdulgani bukanlah dogma mati tetapi pedoman bertindak untuk kepentingan nasional dan perdamaian internasional dengan kekenyalan implementasinya (Wirajuda, 2003a).
2.  Kebijakan diplomasi total dengan mendorong semua komponen bangsa (semua aktor bersama pemerintah) secara sinergis dan memandang substansi permasalahan secara integratif (Wirajuda, 2003a). Peran media massa untuk sosialisasi politik luar negeri mungkin lebih tepat dilakukan di sini dengan membuka ruang diskusi bagi publik dalam menyikapi perkembangan internasional yang melibatkan kepentingan Indonesia. Permasalahannya tetap sejauh mana radius cakupan yang bisa dijangkau media massa: masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, atau perseorangan. Ini akan terasa bedanya jika dibandingkan dengan kebijakan dalam negeri.
3.  Kepentingan terhadap persatuan nasional. Seperti halnya semua negara, perhatian terhadap persatuan nasional ini selalu muncul jika menyangkut politik luar negeri dan kepentingan nasional (Wirajuda, 2003a). Ironisnya, terkait dengan hal ini, media massa kerap berada dalam posisi terjepit dan tidak jarang berujung pada kebijakan dan tindakan-tindakan yang menghambat aktivitas pekerja media: resident journalists (foreign dan local), foreign reporters, undang-undang (CPJ, 2002).
4.  Kebijakan, pernyataan sikap dan tindakan aktor-aktor politik luar negeri. Cakupan-nya bisa protes, penjelasan dan penegasan sikap, denial dan admission, serta simpati. Aktivitas butir keempat ini terlihat dalam pemberitaan: konfirmasi dan explorasi peristiwa. Sebagai misal: pernyataan pers tentang bom di Bali (Press Statement, 2002), kebijakan paskabom di WTC (Kompas, 2001), pertemuan membahas penyelundupan manusia (Wirajuda, 2003c), pernyataan awal tentang perkembangan terakhir di NAD (Wirajuda, 2003d).
5. Sikap dan reaksi masyarakat atas peristiwa dunia serta atas kebijakan politik luar negeri yang diambil. Respon ini pun bermacam-macam dan seandainya itu menimbulkan konflik baru di luar peristiwa utama yang terjadi, peran media massa akan terbagi menjadi empat: neutral, intensifier, diminisher, ignorer (Prajarto, 1993). Peran media massa yang diharapkan Pemerintah tentunya media massa lebih bertindak netral atau sebagai diminisher suatu konflik, agar fokus kebijakan politik luar negeri tidak terpecah dan dieksplotasi pihak lain untuk kepentingan tertentu.
            Selain kelima kelompok di atas tentunya masih ada lagi elemen-elemen politik luar negeri Indonesia yang bisa diramaikan oleh media massa. Untuk tujuan pengenalan Undang-Undang yang dipakai sebagai tameng politik luar negeri Indonesia, misalnya, media massa dapat memuat dan mengulasnya. Namun hal seperti ini juga tetap harus dipahami sebagai peran awal media massa, dan masih jauh dari peran persuasi, edukasi atau sosialisasi.
            Tak dapat dipungkiri dan perlu dicermati, media massa Indonesia pun berkemungkinan untuk dimanfaatkan negara dan aktor politik asing bagi kepentingan politik luar negeri mereka. Dalam hal ini, bisa jadi media massa Indonesia menjadi corong kebijakan politik negara asing atau mungkin menjadi perpanjangan tangan berita-berita yang dilansir media massa asing. Jika ini terjadi, harapan media massa membawakan peran politik luar negeri Indonesia menjadi sia-sia.

Solusi dan Galvanisasi Peran
            Dengan menyadari keterbatasan peran yang bisa dimainkan oleh media massa dalam sosialisasi politik luar negeri, beberapa langkah pemecahan masalah perlu dikaji kemudian. Sosialisasi politik luar negeri pada dasarnya adalah pekerjaan besar yang bisa dimaknai sebagai bagian dari “diplomasi total” (Wirajuda, 2003a); menciptakan suasana yang membuat semua komponen bangsa bersikap aktif dan berpikir integratif. Harus diakui, pendekatan intermestik adalah salah satu cara yang sudah tepat untuk mengkomunikasikan Indonesia ke luar negeri dan mengkomunikasikan kondisi dunia luar ke Indonesia secara rasional. Dengan cara ini kemungkinan dapat dihindari sikap emosional sebagian anggota masyarakat dalam menyikapi suatu perkembangan yang melibatkan Indonesia dan pihak-pihak luar negeri.
            Tanpa melepas rasa hormat pada peran yang sudah berusaha dihadirkan media massa, sosialisasi politik luar negeri kiranya dapat lebih tepat ditempuh melalui:
1.  Pemerintah (Departemen Luar Negeri) merumuskan garis besar strategi sosialisasi politik luar negeri Indonesia secara integratif, sebagai tindak lanjut pembenahan struktur organisasi di Departemen Luar Negeri yang menyeimbangkan diplomasi bilateral, regional dan multilateral global. Dalam hal ini media massa ditempatkan sebagai faktor pendukung strategi integratif.
2.  Penekanan komunikasi politik luar negeri melalui media massa asing dan media massa Indonesia berbahasa asing untuk konsumsi luar negeri dan pemanfaatan media massa dalam negeri untuk konsumsi ke dalam, jika media massa memang dipandang memiliki kekuatan signifikan dalam sosialisasi politik luar negeri.
3.  Terkait dengan butir kesatu dan kedua, mungkin akan lebih tepat bagi Pemerintah untuk memanfaatkan saluran-saluran lain non-media massa dalam sosialisasi politik luar negeri. Program-program interdepartemental, internal public relations secara intensif dan dialog bersama dengan sejumlah aktor sebagai “agen lanjutan” yang dilakukan secara kontinyu dapat kiranya dipertimbangkan.
            Kembali pada percakapan tentang peran media massa dalam sosialisasi politik luar negeri, kontribusi terbatas yang diberikan media massa untuk hal ini masih bisa diperluas. Dengan mengadopsi pemikiran White (2000), terdapat sejumlah faktor dari delapan yang dikemukakannya, yang bisa menjelaskan perluasan peran media dalam memotivasi penerimaan suatu kebijakan politik yang mengarah pada perubahan sosial.
Sejumlah faktor yang perlu diperhatikan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, media massa harus cakap menjalankan strategi-strategi penarik perhatian audiences. Dasar dari pemikiran ini kembali pada salah satu teori klasik ilmu komunikasi bahwa audiences tidak bersikap pasif; mereka mampu menciptakan media alternatifnya untuk menampilkan identitas mereka. Dalam hal ini media massa dipandang hanya lebih terkonsentrasi isinya serta lebih mempunyai kekuatan simbolik.
Kedua, media massa harus mampu menampilkan kebutuhan dan kepentingan audiences. Hal ini cukup sulit dilakukan karena audiences memiliki kebutuhan dan kepentingan beragam, namun prioritas untuk itu bisa diarahkan pada “demi kepentingan nasional” atau “demi kebudayaan nasional”. Ketiga, media massa harus mampu menghadirkan ruang bebas bagi kelompok-kelompok kecil dalam mengekspresikan identitas diri mereka tanpa rasa takut. Hambatan yang acap muncul untuk hal ini adalah kenyataan media massa sering terpana untuk menghadirkan magnitude dan prominence sebagai unsur nilai berita.
Keempat, media massa harus mampu menciptakan kondisi sosial (jaringan) yang menghubungkan para konsumen dengan medianya. Dengan cara ini sesungguhnya media massa dapat mempertahankan loyalitas audiences-nya sehingga lebih mudah bagi media untuk melakukan aktivitas perannya. Terakhir, media massa harus mampu menghubungkan keloyalan audiences dengan aktivitas-aktivitas sosial politik mereka. Namun perlu dicermati di sini, perlunya kehati-hatian media agar tidak terjebak dalam peran khususnya sebagai intensifier of conflict.

Penutup

            Dari pemetaan harapan besar peran media massa dalam sosialisasi politik luar negeri seperti diuraikan di atas mungkin didapatkan hasil-hasil yang kurang begitu mendukung. Di permukaan, simbiosis antara media massa dan wilayah politik luar negeri bagai tak berbeda dengan hubungan antara media massa dan terorisme. Lebih ke dalam sedikit, ada ketimpangan kekuatan dalam tuntutan kebutuhan satu terhadap yang lain. Semakin ke dalam, peran salah satu pihak justru diharapkan dan, seandainya terdapat powerful drive, diharuskan mendukungnya.
            Peran media massa bisa dipandang krusial sepanjang kekuatan media massa diyakini sebagai faktor dominan. Dalam kenyataannya, pada tingkat ini, peran media massa justru harus diterima dan ditempatkan sebagai faktor pendukung. Di samping itu, media massa pun memiliki otoritas untuk menentukan tentang mau atau tidak dirinya menjadi faktor utama; termasuk mau atau tidak dipasang sebagai faktor dominan. Bahkan ketika peran itu kemudian didapatkan dan dijalankan, pemilahan yang didapat hanya mengantar pada peran media massa dalam persebaran informasi; sebagai salah satu tahap dari proses sosialisasi menyeluruh.
            Dari sisi berjalannya fungsi, sedikit atau banyak, salah satu atau beberapa, mungkin media massa dapat diasumsikan telah memberikan kontribusi dalam sosialisasi politik luar negeri. Persoalannya kembali berpulang pada upaya untuk memperbesar dinamika fungsi ini tanpa harus berbenturan dengan pagar otoritas masing-masing.
Diposting oleh my blog Label:
MEDIA MASSA DAN
SOSIALISASI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA[1]
Diposting oleh my blog Label:
Sifat sosialisasi politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalu menyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat dari pemerintahan dan derajat serta sifat dari perubahan. Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari sosialisasi politik Sebaliknya, semakin besar derajat perubahan dalam satu pemerintahan non totaliter, akan semakin tersebarlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Semakin totaliter sifat perubahan politik, semakin kecil jumlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik itu.
Dalam The Civic Culture, Almond dan Verba mengemukakan hasil survei silang nasional (cross-national) mengenai kebudayaan politik. Penelitian mereka menyimpul­kan bahwa masing-masing kelima negara yang ditelitinya, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko, mempunyai kebudayaan politik tersendiri. Amerika dan Inggris dicirikan oleh penerimaan secara umum terhadap sistem politik, oleh suatu tingkatan partisipasi politik yang cukup tinggi dan oleh satu perasaan yang meluas di kalangan para responden bahwa mereka dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa sampai pada satu taraf tertentu.
Tekanan lebih besar diletakkan orang-orang Amerika pada masalah partisipasi, sedangkan orang Inggris memperlihatkan rasa hormat yang lebih besar terhadap pemerintahan mereka. Kebudayaan politik dari Jerman ditandai oleh satu derajat sikap yang tidak terpengaruh oleh sistem dan sikap yang lebih pasif terhadap partisipasinya. Meskipun demikian, para respondennya merasa mampu untuk mempengaruhi peristiwa-peristiwa tersebut. Sedangkan di Meksiko merupakan bentuk campuran antara penerimaan terhadap teori politik dan keterasingan dari substansinya.
Suatu faktor kunci di dalam konsep kebudayaan politik adalah legitimasi, sejauh mana suatu sistem politik dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi itu dapat meluas sampai pada banyak aspek dari sistem politik atau dapat dibatasi dalam beberapa aspek. Seperti di Amerika Serikat, kebanyakan orang Amerika menerima lembaga presiden, kongres, dan MA, tetapi penggunaan hak-hak dari lembaga tersebut selalu mendapat kritik dari masyarakat.


6. Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik
Sosialisasi politik, menurut Hyman merupakan suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (emotional learning) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediai (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Rumusan ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi politik dalam proses sosialisasi politik di tengah warga suatu masyarakat. Tidak salah jika dikemukakan bahwa segala aktivitas komunikasi politik berfungsi pula sebagai suatu proses sosialisasi bagi anggota masyarakat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas komunikasi politik tersebut.
Dalam suatu sistem politik negara, fungsi sosialisasi menunjukkan bahwa semua sistem politik cenderung berusaha mengekalkan kultur dan struktur mereka sepanjang waktu. Hal ini dilakukan terutama melalui cara pengaruh struktur-struktur primer dan sekunder yang dilalaui oleh anggota muda masyarakat dalam proses pendewasaan mereka. Menurut G. A. Almond, kata “terutama” sengaja digunakan karena dalam sosialisasi politik – seperti halnya belajar dalam pengertian yang umum – tidak berhenti pada titik pendewasaan itu sendiri, terlepas dari bagaimanapun batasannya pada masyarakat yang berbeda-beda.
Di dalam realitas kehidupan masyarakat, pola-pola sosialisasi politik juga mengalami perubahan seperti juga berubahnya struktur dan kultur politik. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut pula soal perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam sub sistem masyarakat yang beraneka ragam.
Pada sisi lain, sosialisasi politik merupakan proses induksi ke dalam suatu kultur politik yang dimiliki oleh sistem politik yang dimaksud. Hasil akhir proses ini adalah seperangkat sikap mental, kognisi (pengetahuan), standar nilai-nilai dan perasaan-perasaan terhadap sistem politik dan aneka perannya serta peran yang berlaku. Hasil proses tersebut juga mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai yang mempengaruhi, serta perasaan mengenai masukan tentang tuntutan dan claim terhadap sistem, dan output otorotatif-nya.
Berikut adalah bagan terbentuknya sikap politik (political attitude) melalui proses sosialisasi politik.


























Dalam proses sosialisasi politik kaitannya dengan fungsi komunikasi politik, berhubungan dengan struktur-struktur yang terlibat dalam sosialisasi serta gaya sosialisasi itu sendiri. Pada sistem politik masyarakat modern, institusi seperti kelompok sebaya, komuniti, sekolah, kelompok kerja, perkumpulan-perkumpulan sukarela, media komunikasi, partai-partai politik dan institusi pemerintah semuanya dapat berperan dalam sosialisasi politik. Kemudian perkumpulan-perkumpulan, relasi-relasi dan partisipasi dalam kehidupan kaum dewasa melanjutkan proses tersebut untuk seterusnya.
Almond, mengatakan bahwa sosialisasi politik bisa bersifat nyata (manifes) dan bisa pula tidak nyata (laten).
Sosialisasi Politik Manifes

Sosialisasi Politik Laten
Berlangsung dalam bentuk transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output sistem politik.

Dalam bentuk transmisi informasi, nilai-nilai atau perasaan terhadap peran, input dan output mengenai sistem sosial yang lain seperti keluarga yang mempengaruhi sikap terhadap peran, input dan output sistem politik yang analog (adanya persamaan).

Dalam suatu bangsa yang majemuk dan besar seperti Indonesia, India, Cina dan sebagainya, informasi yang diterima oleh aneka unsur masyarakat akan berlainan karena faktor geografis baik yang di kota maupun di desa. Pada sebagian besar negara berkembang, pengaruh media masa (radio, surat kabar dan televisi) di pedesaan sangat terbatas. Oleh karena itu, pengaruh struktur-struktur sosial tradisional dalam menterjemahkan informasi yang menjangkau wilayah tersebut amatlah besar. Heterogenitas informasi ini memperkuat perbedaan orientasi dan sikap (attitude) diantara kelompok-kelompok yang mengalami sosialisasi primer yang amat berbeda dari kelompok ataupun teman sebaya.
Berbeda dengan negara yang sudah maju seperti Amerika, Inggris, Jerman dan sebagainya arus informasi relatif homogen. Para elite politik pemerintahan mungkin mempunyai sumber-sumber informasi khusus melalui badan-badan birokrasi tertentu, surat kabar tertentu yang ditujukan pada kelompok kelas atau politik tertentu. Dengan demikian, semua kelompok masyarakat mempunyai akses ke suatu arus informasi dan media massa yang relatif homogen dan otonom sehingga hambatan-hambatan bahasa atau orientasi kultural sangat minim. Masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap para elite politik dan sebaliknya kaum elite-pun dapat segera mengetahui tuntutan masyarakat dan konsekuensi dari segala macam tindakan pemerintah.
Diposting oleh my blog Label:
Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan,, seperti "keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka", bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda itu mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik.
Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu sebagai berikut.

1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.
2. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu).
4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini.

Suatu penelitian secara khusus telah dilakukan guna menyelidiki nilai-nilai pengasuhan anak yang dilakukan oleh berbagai generasi orang tua di Rusia. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut :

1. Tradisi; terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan dan tradisi pada umumnya
2. Prestasi; ketekunan, pencapaian/perolehan, ganjaran-ganjaran material mobilitas sosial.
3. Pribadi; kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati.
4. Penyesuaian diri; bergaul dengan balk, menjauhkan diri dari kericuhan, menjaga keamanan dan ketentraman.
5. Intelektual; belajar dan pengetahuan sebagai tujuan.
6. Politik; sikap-sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan berkaitan dengan pemerin­tahan.


Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain :
1) Keluarga (family)
Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Di mulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi “obrolan” politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi tranfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak.
2) Sekolah
Di sekolah melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.
3) Partai Politik
Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpati-sannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu men-ciptakan “image” memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.
Khusus pada masyarakat primitif, proses sosialisasi terdapat banyak perbedaan. Menurut Robert Le Vine yang telah menyelidiki sosialisasi di kalangan dua suku bangsa di Kenya Barat Daya: kedua suku bangsa tersebut merupakan kelompok-kelompok yang tidak tersentralisasi dan sifatnya patriarkis. Mereka mempunyai dasar penghidupan yang sama dan ditandai ciri karakteristik oleh permusuhan berdarah. Akan tetapi, suku Neuer pada dasarnya bersifat egaliter (percaya semua orang sama derajatnya) dan pasif, sedangkan suku Gusii bersifat otoriter dan agresif. Anak dari masing-masing suku didorong dalam menghayati tradisi mereka masing-masing.


4. Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang
Masalah sentral sosiologi politik dalam masyarakat berkembang ialah menyang­kut perubahan. Hal ini dilukiskan dengan jelas oleh contoh negara Turki, di mana satu usaha yang sistematis telah dilakukan untuk mempengaruhi maupun untuk mempermudah mencocokkan perubahan yang berlangsung sesudah Perang Dunia Pertama. Mustapha Kemal (Kemal Ataturk) berusaha untuk memodernisasi Turki, tidak hanya secara material, tetapi juga melalui proses-proses sosialisasi. Contoh yang sama dapat juga dilihat pada negara Ghana.
Menurut Robert Le Vine, terdapat 3 (tiga) faktor masalah penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang, yaitu sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk "memodernisasi" keluarga tradisonal lewat indus­trialisasi dan pendidikan.
2. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisonal. Namun, si Ibu dapat memainkan satu peranan penting pada saat sosialisasi dini dari anak.
3. Adalah mungkin pengaruh urbanisasi, yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional. Paling sedikitnya secara parsial juga terimbangi oleh peralihan dari nilai-nilai ke dalam daerah-daerah perkotaan, khususnya dengan pembentukan komunitas­komunitas kesukuan dan etnis di daerah-daerah ini.
Diposting oleh my blog Label:
1. Pengertian Umum
Sosialisasi Politik, merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara-negara manapun juga baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, diktator dan sebagainya. Sosialisasi politik, merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat.
Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman­-pengalaman serta kepribadian seseorang. Sosialsiasi politik, merupakan proses yang ber­langsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan yang memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya. Pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap­-sikap yang diperoleh seseorang itu membentuk satu layar persepsi, melalui mana individu menerima rangsangan-rangsangan politik. Tingkah laku politik seseorang berkembang secara berangsur-angsur.
Jadi, sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi. Sebab hal ini bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi. Akan tetapi, apakah akan menuju kepada stagnasi atau perubahan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengingkaran tersebut. Apabila tidak ada legitimasi itu disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politiknya, maka perubahan mungkin terjadi. Akan tetapi, apabila legitimasi itu dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tak mungkin yang dihasilkan stagnasi
1. Pengertian Menurut Para ahli
Berbagai pengertian atau batasan mengenai sosialisasi politik telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan terkemuka. Sama halnya dengan pengertian-pengertian tentang budaya politik, sistem politik dan seterusnya, meskipun diantara para ahli politik terdapat perbedaan, namun pada umumnya tetap pada prinsip-prinsip dan koridor yang sama. Berikut ini akan dikemukana beberapa pengertian sosialisasi politik menurut para ahli.

1. David F. Aberle, dalam “Culture and Socialization”

Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan) sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.

2. Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

3. Irvin L. Child

Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

4. Richard E. Dawson dkk.

Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

5. S.N. Eisentadt, dalam From Generation to Ganeration

Sosialisasi politik adalah komunikasi dengan dan dipelajari oleh manusia lain, dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum. Oleh Mochtar Mas’oed disebut dengan transmisi kebudayaan.

6. Denis Kavanagh

Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.

7. Alfian

Mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. Dari pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni:
pertama : sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.
Kedua : sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Dari sekian banyak definisi ini nampak mempunyai banyak kesamaan dalam mengetengah-kan beberapa segi penting sosialisasi politik, sebagai berikut.

1. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/ pola-pola aksi.
2. memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap.
3. sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
4. bahwa sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.

Dari sekian banyak pendapat di atas, menurut Michael Rush & Phillip Althoff, ada dua masalah yang berasosiasi dengan definisi-definisi tersebut di atas.
Pertama : seluas manakah sosialisasi itu merupakan proses pelestarian yang sistematis? Hal ini penting sekali untuk menguji hubungan antara sosialisasi dan perubahan sosial; atau istilah kaum fungsionalis, sebagai pemeliharaan sistem. Dalam kenyataan tidak ada alasan sama sekali untuk menyatakan mengapa suatu teori mengenai sosialisasi politik itu tidak mampu memperhitungkan: ada atau tidaknya perubahan sistematik dan perubahan sosial; menyediakan satu teori yang memungkin pencantuman dua variabel penting, dan tidak membatasi diri dengan segala sesuatu yang telah dipelajari, dengan siapa yang diajar, siapa yang mengajar dan hasil-hasil apa yang diperoleh. Dua variabel penting adalah pengalaman dan kepribadian dan kemudian akan dibuktikan bahwa kedua-duanya, pengalaman dan kepribadian individu, lebih-lebih lagi pengalaman dan kepribadian kelompok-kelompok individu- adalah fundamental bagi proses sosialisasi dan bagi proses perubahan.
Kedua : adalah berkaitan dengan keluasan, yang mencakup tingkah laku, baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diakses yang dipelajari dan juga bahwa berupa instruksi. Instruksi merupakan bagian penting dari sosialisasi, tidak perlu disangsikan, orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anaknya beberapa cara tingkah laku sosial tertentu; sistem-sistem pendidikan kemasyarakatan, dapat memasukkan sejumlah ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan; negara bisa secara berhati-hati menyebarkan ideologi-ideologi resminya. Akan tetapi tidak bisa terlalu ditekankan, bahwa satu bagian besar bahkan sebagian terbesar sosialisasi, merupakan hasil eksperimen; karena semua itu berlangsung secara tidak sadar, tertutup, tidak bisa diakui dan tidak bisa dkenali.
Istilah-istilah seperti “menanamkan” dan sampai batas kecil tertentu “menuntun pada perkembangan” kedua-duanya cenderung mengaburkan segi penting dari sosialisasi. Maka Michael Oakeshott menyatakan; “Pendidikan politik dimulai dari keminkamtaan meminati tradisi dalam bentuk pengamatan dan peniruan terhadap tingkah laku orang tua kita, dan sedikit sekali atau bahkan tidak ada satupun di dunia ini yang tampak di depan mat akita tanpa memberikan kontribusi terhadapnya. Kita menyadari akan masa lampau dan masa yang akan datang, secepat kesadaran kita terhadap masa sekarang.”
Jadi, walaupun kenyataan bahwa sosialisasi itu sebagian bersifat terbuka, sistematik dan disengaja, namun secar atotal adalah tidak realistis untuk berasumsi bahwa makna setiap pengalaman harus diakui oleh pelakunya, atau oleh yang melakukan tindakan yang menyangkut pengalaman tersebut.
Kiranya kita dapat memahami bahwa sosialisasi politik adalah proses, dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin terjadi. Sebab hal ini bisa saja menyebabkan pengingkaran terhadap legitimasi; akan tetapi apakah hal ini menuju pada stagnasi atau pada perubahan, tergantung pada keadaan yang menyebabkan pengingkaran tersebut. Apabila tidak adanya legitimasi itu disertai dengan sikap bermusuhan yang aktif terhadap sistem politiknya, maka perubahan mungkin saja terjadi, akan tetapi apabila legitimasi itu dibarengi dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tidakmungkin terjadi stagnasi.
Diposting oleh my blog Label:
Visit the Site
MARVEL and SPIDER-MAN: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Motion Picture © 2007 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 2007 Sony Pictures Digital Inc. All rights reserved. blogger template by blog forum.